Tahukah anda kalau Indonesia adalah produksi minyak sawit terbesar di dunia. Dengan demikian tentunya Indonesia sudah tidak perlu lagi untuk tunduk terus terhadap aturan main asing untuk menentukan standar sustainable. Mengapa demikian ? Karena Indonesia sendiri sudah mempunya Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dari perkebunan yang tersebar di wilayah Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia diantaranya minyak kedelai, minyak kelapa, minyak jagung dan minyak-minyak yang lainnya.

Pada diskusi kali ini, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir sangat menyayangkan terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut serta menandatangani perjanjian Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Apa itu IPOP ? IPOP adalah kemitraan bersama perusahaan kelapa sawit dengan misi menciptakan iklim kondusif untuk mempromosikan produksi kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan. Tetapi kenyataannya adalah banyak aturan-aturan didalamnya yang sangat membebani para petani kelapa sawit. Dengan demikian tentu sangat disayangkan, karena total luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 10,5 juta hektar yang ada di Indonesia adalah milik petani swadaya.

Dengan demikian artinya jika perjanjian tersebut dilaksanakan maka petani kelapa sawitlah yang akan terkena dampaknya, ujar Gamal dalam Konferensi Pers dengan tema "Bermartabatkah Sawit Kita!".

Anggota Komisi IV DPR-RI, Firman Soebagyo juga menyatakan keberatannya kepada para perusahaan yang ikut tergabung dalam IPOP. Mengapa demikian ? Sebab hal tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang pasal 33 tahun 1945. Sebab didalam pasal tersebut, ayat 3 dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain ayat 3, pada ayat 4 juga sudah dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

"Artinya, jika petani tidak bisa memasok tandan buah segar ke perusahaan untuk dioalah berarti perusahaan tersebut sudah tidak mendukung kemakmuran rakyat. Padahal bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, bukan dikuasai oleh perusahaan".

Tak heran lagi jika Firman Soebagyo sampai berkata dengan tegas Bubarkan IPOP ! Karena adanya perusahaan besar atau perusahaan asing tentu tujuannya untuk membantu Indonesia dalam hal perekonomian yang lebih baik. Bukan malah untuk menguasai semuanya. Tak kaget lagi jika banyak perusahaan yang mengincar kelapa sawit Indonesia, karena kelapa sawit Indonesia adalah penyumbang devisa kedua terbesar di Indonesia setelah minyak dan gas bumi. Makanya pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menuntaskan permasalahan ini.

Firman Soebagyo akan terus berusaha dan menyuarakan di DPR-RI tentang permasalahan yang serius ini. Apabila nanti ketika diberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tetapi tidak dihiraukan, maka bisa jadi surat izin akan dicabut agar tidak bisa beroperasi lagi perusahaan tersebut. Seharusnya Kadin sebagai wadah dari pengusaha Indonesia bisa mengedepankan nasionalisme. Sehingga dalam hal ini ada beberapa oknum yang bermain didalam kadin atas usulan tersebut yang didukung oleh perusahaan raksasa kelapa sawit.

Maju terus perkebunan Indonesia !